Polewali - Kegiatan Lomba Keluarga Sadar Hukum penting bagi masyarakat sebagai bentuk penguatan diri terhadap pemahaman aturan yang berlaku, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan taat hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulbar Hidayat yang menjelaskan pentingnya Kegiatan Lomba Kadarkum bagi masyarakat khususnya dalam hal pembinaan hukum.

Kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 berlangsung pada Senin (11/11/2024) di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat khususnya kelompok kadarkum yang telah dibentuk di desa-desa dapat memahami aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hadir Dalam Kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sulbar, Hidayat Yasin, Asistem Prekonomian dan Pembangunan Polewali Mandar,Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Bidang Ham Kanwil Sulbar, Para Kepala Desa, para Lurah dan Peserta Keluarga Sadar Hukum.

Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Polewali Mandar diikuti oleh 8 Desa se- Kabupaten Polewali Mandar yaitu Desa Napo,Desa Lapeo, Desa Sidorejo,Desa Bonne-Bonne , Desa Kelapa Dua,Desa Mammi, Desa Rea Dan Kelurahan Darma

Kegiatan Lomba Kadarkum dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara Lomba Kadarkum yaitu 2 kali babak penyisihan lomba. Penyisihan satu di ikuti oleh 4 kelompok Kadarkum dan dilanjutkan dengan babak penyisihan 2 yang diikuti oleh 4 Kelompok Kadarkum kemudian babak Final di ikuti oleh Kelompok Kadarkum desa Napo, sebagai juara 1, desa sodorejo juara 2, dan juara 3 dari desa Lapeo serta juara harapan 1 dari Desa Kelapa Dua.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Sukri selaku Tim Panitia Pelaksana Lomba menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan kegiatan lomba kadarkum tingkat kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

Secara khusus kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Kabag Hukum menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pendampingan yang telah diberikan, baik dari hal Pembentukan kelompok kadarkum, pembinaan kelompok kadarkum, hingga pelaksanaan lomba kadarkum.

Penutupan lomba dilakukan oleh Asisten Ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Ia menyampaikan pentingnya generasi muda yang paham akan hukum. Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu daerah. Diharapkan momentum lomba kadarkum bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Dan untuk kelompok Kadarkum Desa Napo sebagai juara 1 diharapkan mempersiapkan diri untuk mewakili Kabupaten Polewali Mandar ke tingkat Provinsi tahun 2025.

Sementara itu secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan selalu melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam hal Pembinaan Hukum.

“Pembinaan Hukum metode Lomba Kadarkum maupun metode lainnya diharapkan dapat terus dilaksanakan dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah,” ujar salah satu Kakanwil unit wilayah pimpinan Menkumham, Supratman itu.

Mamuju - Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Raperbup Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamasa.

Raperbup Kabupaten Mamuju yaitu tentang Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko

Kemudian Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Polewali Mandar.

Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar.

Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.

Kemudian Raperbup Kabupaten Mamasa tentang Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pelaksanaan Pajak. Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pelaksanaan Retribusi.

Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Tata Cara Pembagian danPenetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Desa Tahun Anggaran 2025. 

Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Rapat dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dr. Hidayat, S.H., M.H. yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ini dapat memberikan implikasi positif terhadap upaya peningkatan kualitas produk hukum di daerah Sulawesi Barat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan terciptanya iklim investasi yang nyaman dan aman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Produk hukum daerah mampu mentransformasikan nilai-nilai HAM dalam materi pengaturannya.

Seluruh rancangan yang dibahas telah mendapatkan persetujuan bersama seluruh peserta rapat yang selanjutnya dilakukan paraf bersama pada setiap lembar rancangan yang selanjutnya akan disampaikan kepada pemohon sebagai lampiran surat selesai harmonisasi yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah.

Diharapkan sebelum diundangkan dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat serta stakeholder terkait.

Sementara itu secara terpisah Kakanwil Pamuji Raharja mendukung jajarannya dalam melaksanakan rapat pengharmonisasian. Ia berharap Kanwil Kemenkumham Sulbar bersama pemerintah daerah bisa mewujudkan produk hukum yang berkualitas.

Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar Pamuji Raharja menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2024-2025, Jumat (1/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Graha Sandeq dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat oleh Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin dan Kepala Kejati Sulbar Andi Darmawangsa. 

Kepala Kejati Sulbar Andi Baharuddin menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara kedua lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Sulbar, serta menciptakan kerangka kerja yang solid untuk penanganan masalah hukum yang lebih efektif dan efisien bagi kedua belah pihak.

“Dengan adanya MoU antara Kejati dan Pemprov Sulbar akan membuka ruang adanya sinergitas dan kolaborasi kerja sama dalam penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah hal yang baik dan berharap bisa berjalan lebih bagus di tahun 2025 mendatang. 

Ia mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini tujuannya memberikan manfaat untuk teman-teman dari Pemerintah Provinsi. 

Kakanwil Pamuji Raharja mendukung dilaksanakan perjanjian kerjasama antata Kejati Sulbar dengan Pemerintah Provinsi. 

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD, Kapolda Sulbar, para Kepala Instansi Vertikal, dan para tamu undangan lainnya.

Mamasa, - Dalam upaya mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru, Lapas Kelas III Mamasa menggelar program pembinaan peternakan bagi para warga binaan. Program ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang ditekankan pada aspek ekonomi produktif agar warga binaan memiliki modal keterampilan saat bebas nanti. Diharapkan, keterampilan ini dapat membantu mereka menghindari tindakan kriminal berulang serta berkontribusi secara positif di lingkungan sekitar.

Kepala Lapas Kelas III Mamasa, Hastono, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi reintegrasi yang diupayakan secara menyeluruh. “Kami ingin memberi bekal yang konkret kepada warga binaan, sehingga saat mereka kembali ke masyarakat, mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan terhormat,” ujarnya.

Pembinaan peternakan ini tidak hanya sekadar pelatihan teori, namun para warga binaan diajak langsung untuk mengelola dan merawat hewan ternak, seperti ayam dan bebek. Dengan bimbingan petugas lapas dan tenaga ahli di bidang peternakan, warga binaan diajarkan berbagai keterampilan penting, mulai dari pemberian pakan, manajemen kesehatan ternak, hingga cara beternak yang berkelanjutan dan efisien.

Salah satu warga binaan yang mengikuti program ini menyampaikan antusiasmenya. Ia mengaku senang mendapatkan pengalaman langsung dan berharap bisa membuka usaha ternak sendiri setelah bebas nanti. “Ini sangat membantu, saya jadi tahu cara beternak yang benar. Harapan saya, setelah bebas nanti, saya bisa bekerja di bidang ini dan mendukung keluarga,” ungkapnya.

Dengan adanya pembinaan ini, Lapas Kelas III Mamasa terus memperkuat perannya dalam menciptakan warga binaan yang tidak hanya siap secara mental untuk kembali ke masyarakat, tetapi juga memiliki keterampilan yang bermanfaat. Program ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas berulang dan mempercepat proses reintegrasi sosial bagi mantan warga binaan, sehingga mereka bisa diterima dengan baik di lingkungan mereka nantinya.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, pamuji Raharja, mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian melalui pembinaan peternakan ini. “Langkah inovatif ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas III Mamasa berkomitmen untuk melakukan pembinaan yang tidak hanya mementingkan sisi disiplin, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang yang nyata bagi para warga binaan” ucapsalah seorang Kakanwil Unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman itu

@Kumham_Sulbar @Kemenkumham @Kementerian Hukum dan HAM RI #KanwilSulbar #KumhamSulbar #KanwilKemenkumhamSulbar @NewsKemenkumham #KemenkumhamSemakinPasti #KamiPasti #PamujiRaharja #SupratmanAndiAgtas #KumhamPASTI #KemenkumhamRI #Hastono #LapasMamasa #DiaryLapasMamasa

Mamuju,--Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Pemerintah,Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju senantiasa melakukan pemanfaatan lahan untuk dijadikan penanaman tanaman pertanian bertempat di Area Beranggang, (31/10).

Pemanfaatan lahan pertanian ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Rutan Mamuju pada bidang pertanian agar saat mereka selesai menjalani pidana, skill dan pengetahuan yang didapat bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pertanian ini dilakukan oleh Warga Binaan dengan pendampingan dari petugas Rutan yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian. Selain memberikan keterampilan baru, hasil panen dari program ini juga akan dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi di dalam Rutan sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju, Novian Endus Santoso, A. Md. IP, S.H, M.H, mengatakan pemanfaatan lahan di Lapas/Rutan tersebut merupakan wujud dukungan Rutan Mamuju terhadap program ketahanan pangan, salah satu poin akselerasi yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam arahannya beberapa waktu lalu. 

"Selain kita memanfaatkan lahan pada Area Beranggang, juga dalam rangka mendukung dan melaksanakan petunjuk pimpinan terhadap program akselerasi yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," tutur Karutan.

Karutan menambahkan kegiatan pemanfaatan lahan pertanian ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi WBP dalam mengasah keterampilan pertanian mereka, maupun bagi Rutan Mamuju dalam upaya mencapai kemandirian pangan di lingkungan Rutan. 

"Pendampingan yang diberikan juga menunjukkan komitmen Rutan Mamuju dalam memberikan pembinaan yang berkelanjutan kepada Warga Binaan," ucap Karutan.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Rutan Mamuju. 

"Sehingga melalui Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kinerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar," tutup salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham. Supratman itu