Bali – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyebut jajarannya terus berupaya meningkatkan kinerja, salah satunya di bidang Kekayaan intelektual.

Hal itu disampaikannya disela-sela Rapat Koordinasi Teknis Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual yang digelar di Ballroom hotel Discovery Kartika Plaza Kuta Bali.

“Pada tahun 2024 Kanwil Sulawesi Barat mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.750.077.000 dan terealisasi Rp 1.411.798.511 atau 80,67% yang telah digunakan dalam rangka terwujudnya penegakan hukum KI dan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman itu

Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin menilai berbagai capaian telah diraih jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar diantaranya capaian perjanjian kinerja, capaian rencana aksi, capaian target kinerja dan potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah 

Lebih lanjut Hidayat menyampaikan bahawa saat ini telah melakukan Inventarisasi potensi Indikasi Geografis baru selain dua IG yang sebelumnya telah mendapatkan sertifikat diantaranya garam kristal Majene, Kopi Robusta Kurrak Polewali Mandar dan Kopi Arabika Mamasa 

Selain itu untuk target kinerja merek kolektif dari target minimal tiga Kanwil Sulawesi Barat telah berhasil mendaftarkan delapan belas merek kolektif.

Mamasa – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyebut bahwa jajarannya terus mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik.

“Sejumlah upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam meningkatkan kinerja lebih baik, diantaranya melalui Pengawasan atau monitoring secara langsung ke sejumlah UPT di Sulawesi Barat” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman di sela-sela waktunya

Pamuji Raharja meminta kepada satker untuk memperhatikan Capaian Kinerja Anggaran yang belum tercapai agar segera dilaksanakan dan dapat tercapai hingga akhir tahun.

Terkait dengan itu, Tim Kanwil Kemenkumham Sulbar melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Lapas Mamasa.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan penginputan data aplikasi e Monev Bappenas hingga bulan Juli 2024.  

Lapas Kelas III Mamasa masih dalam proses penginputan PK yang ada di E-performance Tahun 2024 akibat aplikasi yang mengalami gangguan karena tidak bisa diakses jika tidak menggunakan jaringan pusdatin.

Capaian Kinerja pada Lapas Kelas III Mamasa sampai dengan bulan Agustus telah berjalan dengan baik.

Jakarta - Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, memastikan pemerintah masih menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 

Bersama dengan Pemerintah Provinsi Palu, Rabu (4/9/2024), Perwakilan Direktorat Jenderal HAM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM non yudisial di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

"Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh program pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat dapat terlaksana dengan baik," terang Dhahana. 

Pada kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait pelaksanaan program pemulihan hak korban peristiwa 1965/1966 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. 

Tahap pertama dari program ini telah dilaksanakan pada 14 Desember 2023, dengan penyaluran bantuan kepada 450 orang yang terdiri dari korban, keluarga korban, dan ahli warisnya dari 145 keluarga korban langsung. 

Beberapa jenis program yang telah terlaksana meliputi pemberian Kartu Indonesia Sehat Prioritas, Program Keluarga Harapan Prioritas, bantuan sembako, pelatihan literasi keuangan, serta santunan hari raya. 

Kendati demikian, diakui ada beberapa program pemulihan yang belum terlaksana, di antaranya pemulihan hak atas perumahan untuk 79 keluarga korban, pemulihan hak atas pendidikan bagi 4 orang, serta pemulihan hak atas ekonomi yang akan disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Pertanian kepada 450 keluarga korban. 

"Dalam diskusi yang kami bersama Pemprov Sulawesi Tengah juga mengemuka usulan terkait pembangunan memorialisasi sebagai bentuk pembelajaran bagi generasi baru atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, namun ini memang perlu kajian lebih lanjut" imbuh Dhahana. 

Lebih lanjut, Dhahana mengungkapkan Pemprov Sulteng juga mendukung kelanjutan program-program pemulihan bagi korban. 

Tentunya, Ia menggarisbaaahi melalui penganggaran yang lebih baik, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan sasaran utama para korban dan keluarga korban peristiwa 1965/1966. Sebagai informasi, kegiatan Direktorat Jenderal HAM dalam melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi di Sulteng tidak hanya berdialog dengan pemerintah Provinsi namun juga melakukan agenda pertemuan bersama Perwakilan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM). 

Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk terus memperkuat Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di seluruh Indonesia sebagaimana amanat dalam UU 39 tahun 1999 tentang HAM hak asasi manusia.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham SUlbar mendukung upaya yang dilakukan oleh Ditjen HAM.

“Sebagai salah satu komitmen Pemerintah dalam pemenuhan P5HAM bagi Masyarakat” pungkas salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman itu

Depok - Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Bara, Rudi Hartono Koordinasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.

Koordinasi yang dilakukannya didampingi Kepala Bagian Umum Sudarsono membahas terkait Pengembangan Kompetensi.

“Konsultasi dan koordinasi diterima langsung oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Jusman, Assesor Ahli Utama Sutrisno dan Kepala Bagian Umum BPSDM Hukum dan HAM” kata Rudi dalam kesempatan itu

Ia melanjutkan, adapun konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan antara lain Corporate University dalam rangka melaksanakan amanat UU ASN dalam hal pengembangan kompentensi .

“Salah satunya melalui metode pembelajaran Corporate University dimana BPSDM Hukum dan HAM sebagai induk dan pembina Kantor Wilayah dalam melaksanakan Corporate University agar dapat tepat sasaran dan tujuan berhasil” sambung salah seorang Pimti Pratama unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman tersebut

Untuk meningkatkan kualitas kompentensi ASN Kemenkumham khususnya Kanwil Sulbar, agar tepat sasaran diperlukan Training Need Analys (TNA) sebagai identifikasi kebutuhan pengembangan kompentensi ASN, dan BPSDM akan membantu Kanwil Sulbar dalam TNA dimaksud.

BPSDM Hukum dan HAM akan memastikan semua ASN Kanwil Sulbar dapat memenuhi hak 20 jam pelajaran dalam setahun; dalam bentuk pendidikan dan Latihan maupun metode lain seperti Corpu, dan program pengembangan mandiri dari masing-masing Kanwil.

Hasil dari koordinasi tersebut, Kanwil Sulbar disadankan untuk segera menyiapkan program Corpu seperti Coaching-Mentoring dan e-learning, dan juga agar Kanwil Sulbar segera melengkapi sarana dan prasaran penunjang Corpu dapat berupa fasilitas ruangan pembelajaran.

Sementara itu secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung jajarannga dalam meningkatkan efektifitas metode pembelajaran lain yang lebih inovatif.

“Agar Kanwil Sulbar dalam melaksanakan merit system lebih diperhatikan dalam kebijakan usul promosi dan mutasi ASN dilingkup Kanwil Sulbar,” pungkasnya (4/9)

Bali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmen Indonesia untuk negara sahabat di Afrika. Jokowi menyatakan, Indonesia akan terus mendukung perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah High Level Multiparty Partnership Forum dan Indonesia-Africa Forum ke-2 untuk memajukan pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Jokowi saat menggelar jamuan santap malam untuk para pemimpin dan delegasi yang hadir pada Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2, di Bali, Minggu (01/09/2024). 

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Menurut Presiden, hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika yang telah terjalin dengan baik harus terus dilanjutkan.

"Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika, dan ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memperkenalkan Presiden terpilih Indonesia 2024 - 2029, Prabowo Subianto sebagai penerusnya. Hal ini mencerminkan transisi kepemimpinan yang mulus dan komitmen Indonesia untuk terus menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat di Afrika.

"Pada kesempatan yang penuh kegembiraan ini, izinkan saya memperkenalkan Presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang akan dilantik bulan depan dan akan memimpin Indonesia di masa depan," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Presiden juga berharap para pemimpin negara dan delegasi yang hadir dapat menikmati jamuan makan malam yang telah disiapkan dengan penuh perhatian.

"Terima kasih, dan silakan menikmati makan malam ini," tutur Presiden.

Acara ini menjadi penutup yang sempurna untuk hari pertama Indonesia-Africa Forum ke-2, dan menjadi simbol kuat dari komitmen Indonesia untuk terus membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Afrika.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, meninjau Konter Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan KTT IAF 2024. 

Menkumham memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi atas dedikasi mereka dalam menjaga kelancaran KTT IAF, di tengah padatnya arus WNA yang masuk ke Bali.

“Tetap semangat dan terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan WNA,” ajaknya.

Menurut Kakanwil Bali, pihaknya telah menyiapkan konter khusus bagi delegasi KTT IAF 2024. Dirinya menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 60 autogate di terminal kedatangan, dan 24 autogate di terminal keberangkatan untuk memperlancar arus pemeriksaan imigrasi.

"Untuk para delegasi KTT IAF, kami menyediakan dua konter khusus, masing-masing dengan empat petugas, serta enam mobile unit yang disiapkan di terminal VIP bandara untuk memperlancar arus kedatangan delegasi," jelas Pramela.