Jakarta - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Bagus Kurniawan didampingi Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI Akhmad Herriansyah, dan Kepala Lapas Kelas IIB Polewali Syaefuddin melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Supriyanto, Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Rabu (24/7/2024).
Kadivpas Sulawesi Barat melaporkan situasi dan permasalah terkait dukungan manajemen di Sulawesi Barat.
“Hal ini sejalan bahwa Sulawesi Barat sebagai provinsi baru, maka Kanwil Kemenkumham di ibukota provinsi masih belum memiliki Lapas dan Bapas” ujar salah seorang Pimti di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Permasalahan tersebut telah direspon pemerintah provinsi dengan merencanakan pembeian lahan. Terkait itu maka dimohonkan juga batuan asistensi penilaian kelayakan lahan oleh Tim Asistensi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kemudian pembahasan lainnya adalah usulan WBK/WBBM bagi UPT dan usulan kenaikan kelas beberapa UPT pada Kanwil Kemenkumham Sulbar.
Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan menyambut baik usulan adanya tim asistensi, sedangkan usulan WBK dan kenaikan kelas sedang berproses dan menjadi atensi dari Sesditjen.
Kadivpas Sulbar mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Ditjen Pemasyatakatan atas penerimaan, kesempatan, perhatian dan bimbingannya agar Pemasyarakatan Sulbar kebih maju lagi, tetap kondusif, aman dan terkendali.
Sementara itu, secara terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kadivpas
“Sebagai Kanwil pada provinsi baru, rencana penambahan UPT dan penyesuaian kelas perlunya dilakukan agar Pemasyarakatan Kanwil Sulbar tidak tertinggal dari kanwil lain khususnya dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya” harapnya.
