Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat siap mendukung Percepatan Perluasan data Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.
Hal tersebut disampaikan oleh Kadivmin Rudi Hartono saat mengikuti kegiatan secara virtual Rapat Percepatan Perluasan data Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Lingkungan Kemenkumham pada Rabu (16/10/2024).
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar, Rudi Hartono didampingin oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Jawaruddin dan Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI, Muh Kasim.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham Ika Yusanti.
Pada sambutannya Ika Yusanti menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi serta bebas dan bersih KKN, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Periode pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 29 Juli s.d. 31 Oktober 2024.
Lebih jauh Ika memaparkan target dan capaian SPI hingga tanggal 15 Oktober 2024 yang telah diperoleh.
SPI merupakan salah satu indek penilaian RB, jika dapat meningkatkan nilai SPI mak nilai RB juga akan mengalmi peningkatan.
“Capaian SPI Kementerian Hukum dan HAM 2019-2023 mengalami penurunan dengan nilai 71.92. Faktor koreksi (pengurang nilai SPI), Jumlah tersangka kasus korupsi, Integritas pelaksanaan survei, hasil observasi pelaksanaan survei, ketidakcukupan data responden,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Strategi yang disarankan agar target responden external dapat terpenuhi yaitu setiap satuan kerja mensosialisasikan kepada pengguna layanan atau verdor mengisi survei melalui scan QRCode minimal sebanyak 2 responden perhari.
Sementara itu secara terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mengatakan bahwa jajarannya siap mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi serta bebas dan bersih KKN.
“Kami siap mendukung dan mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi serta bebas dan bersih KKN,” ujar salah satu Kakanwil unit wilayah pimpinan Menkumham, Supratman itu.
