Mamuju (14/3/2017) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Andi Farida mengharapkan kepada seluruh Pejabat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di jajarannya agar dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas pada masing-masing satuan kerja di lingkungannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Andi Farida saat membuka pelaksanaan Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 di Aula Kantor Wilayah.
Selain itu, ia menambahkan, bahwa pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan hari ini adalah merupakan langkah awal dari perencanaan program dan anggaran yang diperlukan untuk dilakukan pengusulan lebih lanjut ditingkat pusat.
“Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini sangat penting untuk meningkatkan dan menghitung alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien, meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran yang lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas”tambahnya
“Bandingkan hasil pekerjaan (kinerja) yang sedang dilaksanakan, dengan apa yang diinginkan dan yang diharapkan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sehingga apa yang menjadi output hal tersebut sesuai yang diharapkan” lanjutnya
Hal tersebut ditambahkan oleh Piet Bukorsyom selaku Kepala Divisi Adminisitrasi mengatakan bahwa, setiap unsur pemerintah haruslah mampu memberikan dukungan secara penuh terhadap susksesnya pembangunan secara menyeluruh.
“Seperti yang telah dicanangkan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu, melalui slogan “ayo bekerja keras, bekerja lebih keras dan bekerja lebih keras lagi” menuntut kita untuk lebih proaktif dalam memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik di institusi kita” harapnya
Dalam kesempatan yang sama tersebut, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dahlan Pasaribu,yang hadir selaku narasumber mengatakan bahwa Program Nawacita yang telah diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo di awal kepimpinannya, disusun sedemikian rupa yang diharapkan agar Negara hadir ditengah-tengah Masyarakat.
Selain itu, Ia menambahkan, saat ini Kementerian Hukum dan HAM tengah melakukan evaluasi anggaran, dalam rangka setiap pelaksanan program dan kegiatan agar disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat
“Untuk itu, dengan adanya hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM mampu melakukan peningkatan kinerja yang nantinya apa yang diharapkan dalam rangka peningkatan tunjangan kinerja dapat segera terealisasi” imbuhnya (Humas/Muh.Kasim)
