Kepala Pusat JDIHN, Nofli Dorong Jajaran Kemenkumham Sulbar Laksanakan Kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM
Mamuju - Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN, Nofli memberikan penguatan kepada sejumlah jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,
“Seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM harus mampu melaksanakan seluruh kebijakan Pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM” ujar Nofli didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Nilai Sangat Baik, Kemenkumham Raih Penghargaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia meraih penghargaan Penerapan Sistem Merit pada acara*Anugerah Meritokrasi KASN 2022, di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (8/12/2022) Sekretaris Jenderal Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menerima langsung penghargaan tersebut.
Turut hadir pada
Kepala Pusat JDIHN, Nofli Sebut Perlu Inovasi Kembangkan JDIH
Mamuju - Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, Nofli, melakukan Pembinaan pengelolaan JDIHN kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat.
Menurutnya pengelolaan JDIHN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.
“Sebagai
Wamenkumham Harap Pembangunan Indeks HAM Hasilkan Instrumen yang Dapat Diimplementasikan Secara Optimal
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej berharap Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia dapat menghasilkan instrumen HAM sehingga dapat diimplementasikan secara optimal. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di acara Seminar Pembangunan Indeks HAM pada Kamis, (8/12/2022) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Kegiatan seminar ini juga
Gelar Seminar Pembangunan Indeks HAM, Komitmen Kemenkumham Laksanakan Penegakan P5HAM
Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut Kementerian Hukum dan HAM saat ini terus berupaya peningkatkan Indeks HAM di Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan situasi penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia.