Mamuju (10/9) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) Plus di Ruang Rapat Seno Aji Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat
Pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, perwakilan unsur penegak hukum yang tergabung dalam anggota Dilkumjakpol Sulawesi Barat serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
Anggiat Ferdinan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Rapat koordinasi Dilkumjakpol merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mensinergikan peran para unsur lembaga penegakan hukum, baik dari Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian yang masing-masing saling berpengaruh dan memilki keterkaitan tugas pokok dan fungsi
“Sehingga perlu dibangun sinergitas antar institusi penegak hukum yang ada di Sulawesi Barat” sambung Anggiat yang juga selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah
Selain itu ia juga menjelaskan, Hukum ditempatkan sebagai instrumen yang paling dihormati dan dijunjung tinggi.
“Karena itu hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap gerak dan tindakan dan tidak satupun Negara maju ketika para penegakan hukumnya tidak benar” lanjutnya
“Indonesia sebagai negara hukum harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dalam menyelenggarakan sistem peradilan yang bebas dari intervensi siapapun” tegasnya
Ia juga mengharapkan, dengan terselenggaranya forum ini, agar seluruh stakeholder penegak hukum mampu bersinergi dan berkoordinasi dengan baik.
“Sehingga mampu menciptakan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana” tutupnya
(Penulis – Muh.Kasim)
