Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementeria Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut bahwa audit pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu upaya dalam penataan BMN untuk lebih baik.
Menurutnya, pelaksanaan audit tersebut sebagai bagian evaluasi dalam peyelenggaraan pengelolaan BMN yang berdampak terhadap pelaksanaan anggaran.
“Pengelolaan BMN harus sesuai aturan yang berlaku, karena menjadi bagian dari Pemerintah kita memilki tanggungjawab untuk terus memanfaatkan Aset Negara sesuai peruntukannya” ujarnya saat menerima tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di ruang kerjanya (22/11)
Kakanwil mengatakan bahwa audit atas pengelolaan BMN dilakukan demi terwujudnya sisten pengendalian intern di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM.
“Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui kebijakan pengawasan dengan memposisikan Itjen sebagai mitra kerja, dan terwujudnya aparatur pengawasan yang berintegritas dan profesional, serta terwujudnya pengawasan berbasis teknologi informasi” lanjut salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu
Faisol Ali juga menilai, audit tersebut juga dalam rangka upaya peningkatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis.
Kakanwil Faisol Ali berharap pelaksanaan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh tim Inspektorat Jenderal berjalan dengan baik dan lancar.
Pelaksanaan audit ini rencananya akan berlangsung selama enam hari yakni mulai tanggal 21 sampai dengan 26 November 2022.
“Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini dijadikan potret kinerja yang dilaksanakan tahun 2022, permasalahan atau kekurangan dan kelebihan dan hasilnya nanti untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di tahun yang akan datang,” pungkas Kakanwil.
