Mamuju - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengikuti kegiatan webinar sosialisasi teknis pengelolaan kontrak pada e-Kontrak, Penilaian Kinerja Penyedia, dan Pembatalan Paket Pengadaan yang Tidak Terlaksana. Rabu (26/1/2022).
Acara yang diselenggarakan virtual ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Mutia Farida, dan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan fungsional Pengelola Barang dan Jasa di lingkungan Ka tor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
Hadir membuka kegiatan tersebut, Kepala Biro BMN Iwan Santoso yang dalam kesempatan ini memberikan arahan terkait terselenggaranya Pengelolaan Barang dan Jasa.
"Ditetapkannya kualitas pengelolaan barang dan jasa sebagai indikator antara dalam penilaian reformasi birokrasi melalui peraturan Menteri PAN RB, yang ditindaklanjuti oleh surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2021 menjelaskan tentang Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik sebagai aspek indikator sementara dalam indeks reformasi birokrasi ini," ujar Iwan Santoso.
Iwan menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi tantangan bagi Biro Pengelolaan BMN dalam menjalankan fungsinya sebagai UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu melaksanakan pengelolaan barang dan jasa serta pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Iwan Santoso juga berharap adanya sinergitas yang lebih kuat lagi dalam melakukan pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ.
Sementara itu Kepala Divisi Administrasi Mutia Farida juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, peserta webinar dapat meningkatkan pemahaman dan semangat dalam melakukan upaya terbaiknya untuk pengelolaan pengadaan barang/jasa.
"Sehingga target Indeks Tata Kelola Pengadaan bernilai Baik serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 dapat tercapai," pungkas Mutia.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta terlihat dari beberapa pertanyaan, baik secara langsung maupun tertulis.
