Mamuju - Lima dari enam kabupaten yang ada di provinsi sulawesi barat telah menyerahkan data dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat. Data dukung ini selanjutnya akan diverifikasi oleh verifikator yang ada di kanwil kemenkumham sulawesi barat. Setelah diverifikasi, data dukung tersebut akan di upload ke aplikasi KKP HAM untuk dinilai oleh Tim Penilai yg ada di Pusat.
Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM diberikan atas upaya dan keberhasilan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemenuhan dan pelayanan publik yang merupakan bagian dari hak-hak dasar warga dan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Capaian dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar ini melalui berbagai inovasi dan upaya yang terstruktur dan merupakan tolak ukur untuk menentukan kelayakan kabupaten atau kota mendapat penghargaan sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Peduli HAM itu merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM sesuai dengan amanat permenkumham no 34 tahun 2016.
Penghargaan Peduli HAM ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak tahun 2013. Tujuannya antara lain untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Pada tahun 2016, kriteria penilaian kabupaten/kota peduli HAM ditambah dengan penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi serta dilakukan juga penilaian eksternal Kemenkumham. Jadi untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM kali ini cukup sulit dan ketat. Namun ternyata sebagian besar pemerintah daerah kabupaten yang ada di sulawesi barat tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat di wilayahnya.
Tahun 2019 ada empat kabupaten yang mendapatkan penghargaan kabupaten peduli HAM, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Pasangkayu serta pemerintah Provinsi sulawesi barat.
