Mamuju-). Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto, di damping Para Kepala Divisi mengikuti kegiatan teleconference Pengarahan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Komjen Pol Andap Budhi Revianto, yang memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kemenkumham, Rabu (20/5).
Dalam kegiatan yang dipusatkan di Ruang Soepomo Kemenkumham RI, Andap didampingi Sekjen Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto.
Dalam sambutannya, Andap mereview capaian kinerja 2019. Menurutnya, capaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi harus jadi pijakan untuk berkinerja lebih baik di tahun 2020. Termasuk meningkatkan status dengan meraih predikat WBK/ WBBM. "Lakukan langkah-langkah persiapan melalui pembenahan. Yang harus dikerjakan bersama satukan hati dan pikiran, teguhkan komitmen," ujarnya.
Ia Juga menjelaskan tujuh Fokus Utama Itjen Kemenkumham yang diamanatkan Menteri Hukum dan HAM RI kepada Inspektur Jenderal saat pelantikan dirinya pada 4 Mei 2020 lalu.
Pertama lakukan terobosan kreatif atasi tantangan, tingkatkan moralitas dan etika pegawai, berikan penguatan penguatan baik dari kalangan internal maupun kalangan eksternal , baik Ombudsman, media dan selalu sinergi untuk merajut kebersamaan dengan memanfaatkan kearifan local…
Kedua tingkatkan pengawasan pelayanan public, administrasi keuangan dan disiplin pegawai “zero mistake”. “Menteri Hukum dan HAM menyatakan jangan ada kesalahan yang berulang…….zero mistake” tegasnya. Dalam administrasi keuangan ditegaskan untuk menghindari duplikasi kegiatan, fiktif kegiatan, mark up, hal-hal lain yang berimplikasi pada hukum.
Ketiga jaga dan tingkatkan indeks integritas sehingga menjadi lebih baik, Image positif masyarakat adalah menjadi hal yang penting dalam peningkatan integritas.
Keempat Mantan Kapolda Kepulauan Riau ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi KKN, “lead by the example…. memberi contoh yang baik , ketauladanan , budaya malu, harus dimulai dari pimpinan...”
Kelima APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), harus bisa menjadi “role model” , integritas harus benar-benar dijaga sebagai quality assurance, agar semua hasil yang dikerjakan menjadi lebih baik.
Keenam dia sampaikan bahwa deteksi dini dan pencegahan dini pada berbagai area yang rawan penyimpangan (early warning system), Buka komunikasi publik dan respon cepat / segera tindak lanjuti pengaduan masyarakat, pertimbangkan setiap risiko sebagai kriteria rutin dalam pengambilan keputusan,
Dan yang terakhir APIP harus bisa mengantisipasi fraud berbagai penyimpangan, tingkatkan Kerjasama dengan media , tindak tegas setiap penyimpangan pelanggaran…., tutupnya
Kegiatan ini selain diikuti Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi, diikuti juga para Kepala Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia.
*PASTIMalaqbi*,
