Kemenkumham Sulbar Laksanakan Internalisasi Penegakan Disiplin Pegawai
Mamuju – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan berharap agar seluruh jajaran memahami Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Hal itu disampaikan Parlindungan pada penyelenggaraan Supervisi
Ambil Peran Pendaftaran Perseroan Perorangan, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Mendukung Pelaksanaan Gema Sulbar
Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mendukung Pelaksanaan Gema Sulbar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal itu disampaikan Kakanwil usai menghadiri penyelenggaraan kegiatan tersebut di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju.(23/5)
Pelaksanaan kegiatan itu melibatkan sejumlah sub sektor kreatif yang ada di Sulbar seperti musik, tari, kuliner dari UMKM.
Parlindungan
Kemenkumham Sulbar Ikuti Rapat Penyusunan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mamuju - Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan menyebut pihaknya akan terus mengambil peran dalam pembangunan hukum di Sulawesi Barat.
“Menurutnya, Kemenkumham memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan hukum di daerah, sehingga keberadaan Kemenkumham di Sulawesi Barat diharap benar-benar memilki manfaat positif bagi daerah,” ujar salah seorang Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna
Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik UKPBJ Proaktif
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Kemenkumham Sulbar Dukung Program Rumah Griya Abhipraya
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulbar, Robianto mendukung program rumah Griya Abhipraya di Kabupaten Polewali Mandar.
"Hal ini tentunya memerlukan adanya dukungan dan sinergitas yang baik antara Bapas dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) serta stakeholder terkait dan masyarakat termasuk Pemerintah Daerah" ucap Robianto
Terkait dengan itu,