Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang ekonomi nasional, selain mampu menyerap tenaga kerja di sektor non formal, juga mampu mengerakan ekonomi masyarakat. Pada pembangunan ekoniomi nasional, UMKM memiliki peran besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Segmen skala usaha UMKM mempekerjakan sekitar 116,9 juta orang pada 2018 dan mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang HAM, Munir, usai menggelar Pengumpulan Data yang dilakukan oleh Tim Kajian Hukjm dan HAM di 2 (dua) Kabupaten yaitu Mamuju Tengah dan Pasangkayu.
Munir menilai, saat ini UMKM merupakan porsi terbesar dari kegiatan perekonomian masyarakat, serta menjadi penyelamat ekonomi nasional sejak covid-19 menjadi pandemi di dunia.
"Namun demikian, UMKM memiliki masalah yang menghambat pertumbuhannya yang salah satunya adalah pada tahap pemasaran produk UMKM" ujarnya
Dalam hal pemasaran, UMKM sering mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya karena disebabkan tidak adanya merek atau brand pada produk tersebut.
Ia menambahkan hal ini disebabkan oleh bebrapa faktor, antara lain Rendahnya pengetahuan masyarakat, dan Minimnya dukungan pemerintah daerah.Kondisi tersebut tentunya berimplikasi terhadap rendahnya daya saing produk UMKM padaskalanasional, lebih-lebih lagi pada level ekspor.
Munir mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai UKM.
Tak hanya itu, giat ini juga sebagai bahan pengkajian hukum dan HAM yang dilaksanakan Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Tema Peran Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Kebangkitan Ekonomi Nasional: Efektifitas Peran Kantor Wilayah Dalam Pendaftaran Merek Di Sulawesi Barat Serta Implikasinya Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
#KumhamPasti
#KumhamSulbarPastiWBK
#PastiMalaqbi
#Kemenkumham
#Melayanipastimalaqbi
#Pastiwbk
