Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib memperoleh hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan hasil yang memuaskan.
Pada bulan April, Balai Pemasyarakatan kelas II Polewali merilis hasil survey mandiri melalui aplikasi survey A3 survey.balitbangham.go.id, dengan memperoleh nilai survey 14,39 dari skala 15 pada survey IPK dan 19,13 dari skala 20 pada survey IKM dengan jumlah 50 responden yang telah melakukan pengisian survey.
Hasil pelaksanaan survey ini merupakan salah satu syarat dalam penilaian satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
Kepala Bapas Polewali, Hery Koesbandono, mengungkapkan bahwa responden yang dimaksud merupakan klien pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun masyarakat umum yang telah menerima pelayanan yang diberikan oleh Bapas kepada mereka.
“Responden diminta melakukan scan barcode yang tersedia dan melakukan pengisian survey secara mandiri," katanya.
Ia menambahkan, hasil ini merupakan sebuah prestasi bagi Bapas Polewali, dimana pelayanan yang diberikan oleh Bapas mampu menghadirkan rasa kepuasan kepada masyarakat sebagai bentuk kepercayaan kepada Bapas atas pelayanan yang diberikan.
“Kedepannya, Bapas Polewali akan terus menjaga komitmen dan mengevaluasi atas pelayanan yang diberikan untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang optimal, dengan Bapas hadir dalam setiap kebutuhan masyarakat," tutupnya.
