Penganugrahan access to justice awards Tahun 2021 dan Rapat kerja Persiapan antara Pokja Pusat dan Pokja Daerah dalam rangka Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum Priode tahun 2022 – 2024

IMG 20210226 WA0037IMG 20210226 WA0034

JAKARTA –  Penganugerahan  access to justice awards 2021 dan Rapat kerja antara Pokja Pusat dan Pokja daerah dalam rangka persiapan  Akreditasi , Verifikasi  dan  Perpanjangan Sertifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum masa akreditasi tahun 2022 – 2024 berlangsung di Hotel Santika Taman Mini Indonesia.(25/2) 

Kegiatan ini dihadiri oleh wakil Menteri Hukum dan HAM RI,  Edward Omar Sharif Hiariej, Kepala BPHN Prof Benny Riyanto, Para Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan BPHN, Para anggota kelompok kerja Pusat dan Daerah, dan para panitia verifikasi dan akreditasi Pemberi bantuan Hukum. 

Kelompok Kerja Daerah  Kanwil Kumham Sulbar juga turut menghadiri kegiatan tersebut, yakni, Kepala  Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti,  didampingi Kepala Subbid Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH, Mardiana. 

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI  Eddy mengatakan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin di Indonesia dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi  dan Akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali sesuai amanat UU 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

Jumlah pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi  dan akreditasi bantuan hukum sampai saat ini sebanyak 524, namun belum mengakomodir semua daerah atau kabupaten di indonesia, hingga saat ini baru terdapat 42 % kabupaten yang memiliki OBH. 

Eddy  berharap  nantinya dengan terbukanya verifikasi dan akreditasi  periode tahun  2022 - 2024 bisa menambah jumlah organisasi bantuan hukum terpenuhi semua daerah kabupaten atau kota di indonesia khususnya di daerah pelosok agar semua masyarakat bisa mengakses bantuan hukum tersebut.

Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI,  Prof Benny Riyanto,   menyampaikan bahwa program bantuan hukum ini adalah program prioritas  nasional yang dipantau langsung oleh pemerintah. 

Prof. Benny  mengapresiasi  tamu undangan yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan tesebut.

Ia menambahkan bahwa verifikasi dan akreditasi ini akan dilakukan secara serentak  dalam dua tahapan yaitu untuk pendaftaran pemberi bantuan hukum baru  dan perpanjangan sertifikasi yang telah lulus verifikasi. 

Prof. Benny melanjutkan, kegiatan ini penting untuk dilaksanakan, karena rapat kerja antara  kelompok kerja pusat dan daerah dalam persiapan verifikasi tidak menjadi isu dan hal-hal yang bisa merusak citra Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi tersebut.

Dalam kegiatan yang sama itu, Wakil  Menteri Hukum dan HAM juga melakukan pengukuhan terhadap Panitia Verifikasi  dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dan dilanjutkan dengan Pemberian Penghargaan Accses to justice Award 2021.

IMG 20210226 WA0035IMG 20210226 WA0035

Cetak