Mamuju-Rapat koordinasi capaian kinerja semester II Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 resmi dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Prof Yasonna H Laoly, diikuti oleh pejabat Eselon I dan Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan HAM, Seni(23/11)
Dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat H. Anwar beserta Pimti Pratama mengikuti kegiatan tersebut melalui virtual zoom.
. Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf AHli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasehat Kehormatan Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, Direktur Politeknik Pemasyarakatan, Direktur Politeknik serta Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi Kantor Wilayah di 33 Provinsi yang diikuti secara Virtual.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bpk. Bambang Rantam Sariwanto dalam Laporannya menyampaikan bahwa tema Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM adalah "Kinerja Kumham Lebih Pasti". Tema ini mengandung makna bahwa kedepan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan lebih meningkat dan Lebih berprestasi.Acara Kemudian dilanjutkan dengan Pemberian Apresiasi dan Penghargaan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepada Unit dan Satuan Kerja yang telah mampu membuktikan kinerja terbaik dari berbagai aspek.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bpk. Tjahjo Kumolo menyampaikan tentang Strategi Penyelarasan Organisasi Pasca Penyerderhanaan Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur dari bagaimana membangun Pemerintah yang akuntabel, tepat melayani dan tepat memberikan ijin. Pejabaran Reformasi Birokrasi bagaimana visi-misi bpk Presiden Jokowi dikaitkan dengan penyederhanaan Birokrasi dari Jabatan Struktural Eselon 3,4,5 ke Fungsional dapat disetarakan secara prinsip dalam mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tujuan Penyederhanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk Mempercepat Pelayanan, untuk Meningkatkan Responsiveness Birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas output birokrasi.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bpk. Prof Yassona H.Laoly, S.H., M.Sc.,Ph.D dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri PAN RB, Kepala BKN, dan Ketua KASN, yang selalu bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam memperbaiki kualitas kinerja Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM dari tahun ke tahun secara Konsisten. Momentum Rapat Koordinasi Kali adalah dalam rangka me-refresh kembali visi misi Presiden yang harus kita suskseskan melalui visi misi yang tepat, tujuan yang terarah, sasaran kinerja yang jelas, serta target kinerja yang terukur. Kementerian Hukum dan HAM dalam mendapatkan predikat Sangat Baik dalam hal penerapan sistim merit. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan delapan Aspek Manajemen ASN dengan sangat baik, mulai dari Merencanakan Kebutuhan Pegawai sampai dengan Sistem Informasi.
Pencapaian ini menimbulkan konsekuensi bagi kita semua untuk memelihara dan merawatnya, antara lain dengan cara mengembangkan talent pool yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Beliau memberikan Apresiasi kepada Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto yang selama 6 tahun lebih membantu mengurus Kementerian Hukum dan HAM. Sosoknya yang Visioner, menginspirasi, dan pekerja keras, yang sampai dengan masa-masa akhir pengabdiannya masih berkarya dan salah satu karya dan menjadi buktinya adalah buku yang berjudul "BRS pada suatu masa". Setelah memberikan arahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Rapat Koordinasi dijadwalkan akan berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 23 November sampai tanggal 25 November 2020 dan diselenggarakan secara virtual untuk seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I
