Mamuju, 10 November 2020. Bertempat di Ruang Baharuddin Lopa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Majene, perangkat daerah pemrakarsa rancangan peraturan daerah Kabupaten Majene serta Bagian Hukm Sekretariat Pemerintah Kabupaten Majene melaksanakan konsultasi terkait pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Majene Tahun 2021 dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan konsultasi yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Mamuju tersebut, diterima langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H. Anwar, S.Sos., M.H. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menyatakan pentingnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar produk peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Politik pembentukan perundang-undangan saat ini mewajibkan proses Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Oleh karenanya pada kesempatan ini, Ia berharap dan menyatakan kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan produk hukum daerah kabupaten Majene melalui tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah, sehingga pada saat pelaksanaan harmonisasi tidak lagi banyak kendala.
Selanjutnya Ketua Bapemperda, Abdul Wahab, yang merupakan ketua rombongan tim konsultasi, menyambut harapan Kepala Kantor Wilayah tersebut dengan menjelaskan maksud kedatangannya ke Kantor Wilayah untuk melakukan konsultasi ini sebagai tahap awal sebelum masuk dalam proses pembentukan peraturan daerah. Menurutnya kegiatan ini merupakan pelaksanaan komitmen Kabupaten Majene untuk mengikuti prosedur dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga
pengundangan. Ia mengharapkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM dapat memfasilitasi seluruh tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tercapai peraturan perundang-undangan yang bermanfaat sebesar-besar bagi masyarakat.
Pada tahun ini terdapat 12 (dua belas) usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 di antaranya Pertanggungjawabn Pelaksanaan APBD Tahun 2020, APBD Perubahan TAhun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2022, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Pajak Reklame, Pembangan Kepemudaan, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 21 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah serta 2 (dua) raperda yang merupakan usulan DPRD Kabupaten Majene.
Rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Sulbar tersebut diisi dengan pembahasan sekitar kewenangan penyusunan ranperda serta hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan daerah.
