Mamuju – Tim Penguatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM hari ini menggelar pendampingan pemenuhan data dukung Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani bagi satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (13/02).
“Kegiatan ini merupakan upaya mendorong jajaran Kementerian Hukum dan HAM mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi melalui penguatan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik” kata Mutia Farida, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat
"Keberhasilan untuk mewujudkan predikat WBK/WBBM tidak terlepas dari kelengkapan data dukung, untuk itu agar seluruh satuan kerja dapat mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan" jelasnya
Mutia mengakui, pendampingan penyusunan data dukung sangatlah penting sebagai salah satu pra syarat dalam mengikuti evaluasi penilaian WBK yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Masing-masing operator 9 (Sembilan) UPT Pemasyarakatan dan 2 (Dua) UPT Keimigrasian di Sulawesi Barat mengikuti pelaksanaan kegiatan itu
Pemenuhan data dukung tersebut nantinya akan dilakukan melalui upload data dukung pada aplikasi erb.kemenkumham.go.id oleh satuan kerja.
Aplikasi erb kemenkumham tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi dalam rangka memberikan kemudahan bagi pemangku kebijakan dalam memverifikasi kelayakan satuan kerja untuk selanjutnya diusulkan menjadi satuan kerja WBK/WBBM.
Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan pendampingan pemenuhan data dukung WBK/WBBM, bapak Kadek Anton Budiharta, ibu Mulyetni dan Widi Rahma Dayanti.
