Upacara Bendera Rutin Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

 

1Mamuju, Senin (12/03/2012), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendapat tugas sebagai pelaksana upacara bendera pada kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri oleh seluruh PNS dari SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi dan instansi vertikal lainnya.

Bertindak sebagai Pembina Upacara Kepala Kantor Wilayah Ibu Amalia Abidin, Bc.IP.,S.H.,M.H. kemudian sebagai Pemimpin Upacara Bapak Abdul Waris, Amd.IP.,S.H.,M.H., dan Abdullah S.H.,M.H. serta Ibu Mardiana, S.Ag. selaku pembaca UUD Tahun 1945 dan pembaca Korps PNS.

3

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah menegaskan 5 hal yaitu :

Pertama. Tugas dan Fungsi, Pegawai Negeri Sipil sebaiknya mengubah mindset kinerja demi terwujudnya budaya kerja terkait dengan peningkatan pola pikir dan pola sikap kearah yang lebih baik, serta dalam melayani masyarakat harus mengedepankan 4T yaitu Tertib, Tepat, Tuntas, dan Tanpa biaya.

Kedua. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Dlam menjalankan tugas dan fungsi, PNS harus taat pada PP Nomor 53 tahun 2011 tentang Disiplin PNS, dimana PNS dituntut suatu kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini.

Ketiga. Peningkatan Kinerja, Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa tingkatan kinerja PNS semakin menurun dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mewujudkan peningkatan kinerja, perlu menekankan 5 (lima) hal seperti yang tertuang dalam 5 K yaitu : Keimanan, Kedisiplinan, Kemampuan, Kepedulian, dan Keikhlasan. Selain itu, peningkatan profesionalitas dan produktivitas kinerja PNS dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan pengembangan profesionalitas SDM, disamping itu  Pemerintah harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mesti dinilai berdasarkan kompetensi, keahlian serta profesionalitas, sehingga menghasilkan PNS yang benar-benar dapat diandalkan.

Keempat. Perencanaan Kegiatan, Di era otonomi daerah saat ini, tantangan yang dihadapi oleh PNS semakin besar, tuntutan akan diterapkannya pelayanan prima mengharuskan setiap PNS untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat disamping itu, sejalan dengan era keterbukaan dan perkembangan informasi, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan disektor publik juga semakin meningkat. Penerapan prinsip good gavernance pun telah mengarahkan adanya peningkatan kinerja dari aparat pemerintah.

Kelima.  Reformasi Birokrasi, perwujudan Reformasi Birokrasi yaitu Pelaksanaan Program Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan mengimplementasikan Indikator Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

Dalam kesempatan ini Kakanwil juga menginformasikan bahwa pada Bulan Mei Tahun 2011 telah diremiskan “LAW CENTER” yang menjadi Pusat Pelayanan Hukum dan Pusat Informasi Hukum bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Barat.

Selain itu, kakanwil juga menyampaikan Program Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Program kerjasama tersebut antara lain:

Pertama, Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, baik Rancangan Perda Provinsi maupun Rancangan Perda Kabupaten.

Kedua, Penyusunan Proglam legislasi Daerah (Prolegda).

Ketiga, Pembentukan Desa Sadar Hukum, sampai saat ini sebanyak 11 Desa/Kelurahan se- Sulawesi Barat yang telah diresmikan.

Keempat, Pembentukan Panitia RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).

Kelima, Bidang Pemasyarakatan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial,Dinas Kesehatan,  dan Diknas terkait sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS bagi narapidana dan Program Pencegahan TB.

Keenam, Bidang Keimigrasian, kerjasama dalam Pembuatan Paspor dan Pengawasan Orang Asing.

Diakhir sambutannya Kakanwil mengajak PNS untuk mewujudkan “Harmoni dalam Gerak dan Langkah” demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

HUMAS-Teks Fahriani

4

2

5

6

7