SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Mamuju (Selasa, 25 Maret 2015) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju melaksanakan Sosialisasi Tentang Hak Kepemilikan Tanah bertempat di aula Kantor Kecamatan Simboro. Yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Sasmita, Kabag. Pemerintahan dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, Kabag. Hukum Pemerintah Kabupaten Mamuju, Camat Simboro, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Lurah Simboro, Tim pelaksana Sosialisasi Diseminasi HAM, para peserta, serta para tokoh Masyarakat Kecamatan Simboro.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sekaligus bertindak sebagai pembawa materi mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 19 UUPA ayat (1) mengatakan bahwa : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Selanjutnya pada ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftaran tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi : Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Pada akhir sambutan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa, pada dasarnya hubungan antara kepastian hukum hak milik atas tanah dan perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum itu adalah sarana untuk memperoleh perlindungan hukum, Hak atas tanah yang sudah bersertifikat mendapat perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

Hal lain yang disampaikan oleh Kabag. Pemerintahan dan Pertanahan dalam materinya mengatakan bahwa, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, serta pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati.

(HUMAS KANWIL SULBAR)

0102

 

 

 

 

 

 

 

 

0304

 

 

 

 

 

 

 

 

0506

 

 

 

 

 

 

 

 

0807

 

 

 

 

 

 

 

 

1009